BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan di desa dan kelurahan.
Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada sektor Pendidikan non formal.
Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang digelar secara daring pada Selasa (1/9/2026).
Rapat diikuti oleh unsur pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Jawa Barat, dan kabupaten, kota.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat untuk mendorong peningkatan IPM melalui penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di PKBM maupun lembaga sejenis.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Drs. Mochamad Ade Afriandi, M.T, menerangkan, sasaran program mencakup aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna sebagai mitra pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.
“ Selain membahas strategi pelaksanaan pendidikan kesetaraan, rapat juga difokuskan pada penguatan penyelenggaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai jalur pendidikan alternatif bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal,” imbuhnya.
Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap pendidikan kesetaraan tidak hanya menjadi solusi bagi warga yang putus sekolah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat desa.
“ Dengan meningkatnya partisipasi pendidikan, kualitas hidup masyarakat diharapkan ikut terdongkrak sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan IPM Jawa Barat,” imbuhnya.(**)
Tinggalkan Balasan