CIANJUR — Peran pendidikan nonformal di Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Melalui keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dari sektor pendidikan.
Kepala Bidang Paud Dikmas Disdikpora Cianjur, Jajang Sutisna S.Pd, M.Pd menerangkan, berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah, PKBM dinilai menjadi faktor paling dominan dalam mendorong kenaikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama pendidikan di daerah.
“ Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan IPM Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2024, angka IPM berada di posisi 68,89, lalu meningkat menjadi 69,84 pada tahun 2025 atau naik sebesar 0,95 poin,” katanya.
Kata Jajang, capaian itu tidak terlepas dari membaiknya dua indikator pendidikan utama, yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Untuk indikator HLS, pada tahun 2024 Kabupaten Cianjur berada di angka 12,04 tahun. Pada 2025, angka tersebut meningkat menjadi 12,31 tahun atau naik sebesar 0,27 poin.
Sementara itu, RLS juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Setelah berada di angka 7,22 tahun pada 2023 dan meningkat menjadi 7,33 tahun pada 2024, pada tahun 2025 RLS Cianjur melonjak menjadi 7,62 tahun. “ Angka tersebut melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 7,50 tahun,” paparanya.
Peningkatan RLS ini, tambah Jajang, dinilai menjadi bukti nyata efektivitas program pendidikan kesetaraan yang dijalankan PKBM. Melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C, masyarakat yang sebelumnya putus sekolah kembali memperoleh akses pendidikan dan kesempatan mendapatkan ijazah formal.
Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi, PKBM hadir sebagai ruang belajar alternatif yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan.
“Tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, PKBM juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penguatan kecakapan hidup,” tegasnya.
Jajang menambahkan, komitmen pemerintah terhadap penguatan pendidikan nonformal juga terlihat dari dukungan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang terus meningkat.
“ Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 350 PKBM dari total 379 lembaga menerima dana BOSP dengan nilai mencapai Rp66,9 miliar. Sementara pada tahun 2026, dari 369 PKBM yang terdata, sebanyak 347 lembaga memperoleh alokasi BOSP senilai Rp68,3 miliar,” imbuhnya.
Jajang menegaskan, meski jumlah lembaga mengalami sedikit penyesuaian, alokasi anggaran justru meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah dalam menjaga keberlangsungan operasional PKBM agar tetap optimal melayani masyarakat.
“ Penguatan PKBM dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Sebab, keberadaan pendidikan nonformal kini tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia daerah,” tuturnya.
Dengan dukungan pendanaan yang semakin baik serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola PKBM, dan masyarakat, tren peningkatan IPM di Kabupaten Cianjur diharapkan terus berlanjut.
PKBM pun kini tidak sekadar menjadi tempat belajar alternatif, tetapi telah menjelma menjadi tulang punggung pembangunan pendidikan masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan kesempatan kedua untuk meraih masa depan yang lebih baik. (**)
Tinggalkan Balasan