CIANJUR – Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menjadikan pembenahan tata kelola sebagai fokus utama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan.
Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan nonformal sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai daerah.
Dalam rapat koordinasi nasional, Direktorat PNFI memaparkan bahwa berbagai persoalan tata kelola masih menjadi tantangan bersama. Mulai dari validitas data, pengelolaan program, administrasi kelembagaan, hingga pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi perhatian yang harus segera dibenahi.
Hal ini disampaikan Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, I Gusti Made Ardana saat menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop berlangsung pada Senin, 24 bertempat di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian (BBPPMPV Pertanian), Jalan Raya Jangari KM 14, Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.
Direktur PNFI menegaskan bahwa penguatan tata kelola bukan semata-mata untuk memenuhi aspek administratif, melainkan menjadi fondasi dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berpihak kepada masyarakat yang belum memperoleh akses pendidikan formal.
Pembenahan tersebut dilakukan melalui lima strategi utama, yakni memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal, meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, mempercepat pemberdayaan sumber daya manusia, serta memperluas transformasi digital dalam pengelolaan program.
Direktorat PNFI juga mengingatkan pentingnya keakuratan data yang disampaikan oleh satuan pendidikan. Data yang tidak valid dinilai dapat memengaruhi penyusunan kebijakan, penyaluran bantuan pemerintah, hingga evaluasi program pendidikan nonformal secara nasional.
“ Karena itu, seluruh penyelenggara PKBM diharapkan memperkuat budaya tertib administrasi, meningkatkan integritas dalam pelaporan, serta memastikan setiap data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” paparnya
Selain pembenahan administrasi, Direktorat PNFI mendorong setiap PKBM untuk terus meningkatkan mutu layanan pembelajaran. Inovasi program, pengembangan kompetensi tutor, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan nonformal yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.
“ Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan dan menjadikan PKBM sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga melahirkan warga belajar yang memiliki keterampilan, karakter, dan daya saing,” paparnya.
Dengan semangat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan, Direktorat PNFI optimistis pendidikan nonformal akan semakin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. (**)
Tinggalkan Balasan